OPS

Degan terbitnya Surat Edaran Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor : 36762/B.B1.1/GT/ 2016 Tanggal 24 November 2016 Tentang Rasio Minimal Jumlah Peserta Didik Terhadap Guru. Mensirnakan kekwatiran guru yang peserta didiknya kurang dari 20 orang. Hal ini tentu akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi guru yang sekolahnya terletak memang di wilayah yang penduduknya sedikit seperti di desa-desa yang terpencil, yang jumlah peserta didiknya sedikit serta tingkat kesadaran masyarakat untuk bersekolah masih sangat minim. Tentu saja surat edaran Dirjen ini jangan menjadikan sekolah malas untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk meningkatkan minat belajar di sekolahnya, karena surat edaran ini hanya berlaku untuk akhir tahun 2016, suatu saat peraturan pemerintah no 74 tahun 2008 tentang Guru akan berlaku sepenuhnya. Berikut isi surat edaran Dirjen : Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia Sehubungan denga...

Uji Kompetensi Guru sudah menjadi momok bagi guru setelah pemerintah dalam hal ini berencana akan menjadikan nilai UKG sebagai patokan kelayakan guru untuk menerima sertifikasi guru, seperti PLPG tahun 2016 pemerintah menetapkan standar nilai kelulusan UKG sebagai standar kelulusan PLPG 2016, tentu sangat dirasakan meberatkan bagi guru untuk mendapatkan sertifikat guru profesional dengan patokan mininal nilai yang tahun ke tahun akan terus di tingkatkan. Pola ini tentu sudah melenceng dari tujuan awal UKG sebagai alat pemetaan kompetensi guru di Nusantara yang selanjutnya akan mendapatkan pembinaan dan pelatihan. Jika nilai UKG sebagai syarat menerima sertifikasi tanpa pembinaan dan pelatihan tentu dirasakan berat oleh guru serta terkesan pemerintah melupakan tanggung jawabnya untuk membina dan meningkatkan kemampuan guru. Jika mengharapkan guru belajar secara otodidak tentu hasilnya jauh dari harapan, karena kondisi guru di daerah berbagai macam kendala. Pengurus Besar Persatuan Guru ...

Jika transfer sertifikasi langsung dari pusat dana sertifikasi guru tanpa melalui perantara daerah kab/kota dinilai lebih efisien dan efektif dalam waktu dan memperpendek birokrasi yang kadang justru mempersulit guru yang berhak menerimanya. Mengingat selama ini tunjangan sertifikasi guru di berbagai daerah selalu terlambat diterima para guru. Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Iwa Karniwa mengungkapkan "Dirinya menerima banyak keluhan dari guru di berbagai daerah di Jawa Barat karena tunjangan sertifikasi mereka seringkali terhambat." Ia mencontohkan ada sejumlah guru yang mengadu karena tunjangan mereka belum cair sejak beberapa bulan lalu. "Mulai Januari 2017, seiring alih kelola SMA/SMK oleh Pemprov Jabar, uang itu langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru. Sistem ini lebih cepat dan tepat serta aman," kata Iwa saat dihubungi melalui ponselnya, Minggu (20/11/2016). Menurut Sekda Jabar ini, sistem pencairan tunjangan melalui rekening masing-masing guru itu...

Apa yang digadang-gadang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur terkait kemudahan pengurusan kenaikan pangkat PNS tanpa kertas (paper less) kini mulai terwujud. Hal itu ditandai dengan peresmian layanan kenaikan pangkat dan pensiun otomatis , secara online (paper less) dan layanan kepegawaian terpadu, di Kantor BKN, Selasa (22/11). Sistem online yang diluncurkan BKN guna memudahkan ASN dalam pengurusan kenaikan pangkat maupun pensiun, yang selama ini kerap direpotkan dengan keharusan membawa berkas yang banyak sebagai salah satu syarat yang dibutuhkan. Asman Abnur sejak awal menjabat sebagai Menteri PANRB menekankan agar dibuat sistem pelayanan kepegawaian secara online ini memberikan apresiasi langkah BKN ini. Pasalnya, lembaga ini berkomitmen dalam penerapan pelayanan kepegawaian tingkat nasional maupun internal instansi masing-masing, melalui program kebijakan kenaikan pangkat otomatis (KPO) dan penerapan pensiun otomatis (PPO). (baca jug...

Moratorium yang di janjikan pemerintah sesuai dengan gugatan masyarakat yang telah di putuskan Mahkamah Agung akan direalisasikan Pemerintah, Moratorium UN akan berlaku efektif pada UN 2017. Kebijakan ini karena UN tidak lagi menjadi faktor utama kelulusan‎ dan hanya menghabiskan anggaran yang besar. UN hanya untuk pemetaan kualitas pendidikan pada unit sekolah. "Kajian untuk memoratoriumkan UN sudah tuntas. Ini sudah kami ajukan ke presiden, dan sudah di setujui oleh Presiden tinggal menunggu petunjuk teknis," kata Menteri Muhadjir. Dasar utama moratorium UN, lanjutnya, karena UN fungsinya hanya pemetaan dan bukan kelulusan. Kelulusan siswa dikembalikan kepada sekolah dan guru yang lebih mengetahui kondisi siswanya tidak hanya secara akademis tapi juga secara psikis siswanya. ‎ "Memang kami ingin mengembalikan evaluasi itu menjadi hak dan wewenangnya guru baik pribadi maupun kolektif. Negara cukup membuat regulasi dan mengawasi," terangnya. Bagaimana supaya standar...

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui Ujian Nasional dimoratorium atau ditiadakan pada 2017. "Sebelum jumatan tadi saya dipanggil Presiden. Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu inpres," tutur Muhadjir di Jakarta, Jumat (25/11/2016)  Muhadjir mengatakan, keputusan ini tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres). "Di tahun 2017 ditiadakan, dimoratorium" katanya. Mantan Rektor Universitas Muhamadiyah Malang itu menambahkan, kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Sementara hasil ujian akhir bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan. "Ujian Nasional tetap akan saya lakukan sesuai dengan amanah Mahkamah Agung kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus. Makanya nanti akan pemetaan saja. Nanti kita lihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan," tuturnya.

PMP mengalami upgrade/update dari versi 14 ke versi 15.001, pembaruan aplikasi PMP di rancang untung menutupi kekurang aplikasi sebelumnya yang masih menyimpan beberpa kekurangan berdasarkan analisa tim pengembang dan tanggapan pengguna aplikasi PMP di tingkat sekolah. Bentuk pembaruan bisa di lihat di bawah ini Patch Aplikasi PMP bisa dipasang jika sudah terinstal aplikasi 14 pada compi anda dan updater berukuran 17 mb. Untuk melakukan instalasi sama dengan updater/instalasi aplikasi PMP seperti biasanya. Adapun tata cara teknis instalasi dan pembaharuan aplikasi adalah sebagai berikut: A. Instalasi menggunakan Installer PMP versi 1.4 Unduh Installer Aplikasi PMP versi 1.4 (versi terbaru) Unduh Updater PMP versi 1.3 to 1.4 (versi terbaru) Unduh Updater Dapodik terbaru versi 2016b tanggal 14 September 2016 Backup Data PMP yang telah diinput (abaikan langkah ini jika belum mulai input data) Uninstall Aplikasi versi 1.2 atau versi 1.3 Bersihkan Folder PMP pada C:/Program Files Install Up...

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan kebijakan baru, siswa SD dan SMP diliburkan pada Sabtu dan Minggu. Kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan pola pendidikan karakter yang akan diterapkan di seluruh Indonesia. Penetapan Sabtu dan Minggu libur dan menjadi waktu berkumpul dengan keluarga. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berharap, waktu luang itu dapat dimanfaatkan oleh orangtua siswa untuk berkumpul dan menjalin hubungan kekeluargaan yang hangat antara anak dan orangtua. "Sabtu-Minggu karena tidak ada waktu sekolah akan jadi hari keluarga. Orangtua bisa mengajak anaknya untuk traveling di Indonesia yang sangat kaya tempat wisata ini," kata Mendikbud, dikuti dari Merdeka (08/11/16). Hal ini dilakukan salah satunya untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan pariwisata domestik. Kemendikbud akan kerjasama dengan kementerian pariwisata sehingga jumlah wisatawan akan meningkat. Kemendikbud akan membuat kalen...

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan mengubah pola pendidikan di Sekolah Dasar (SD) menjadi sekolah yang berbasis pendidikan karakter. "Di SD nanti, 70 persen porsi pendidikan akan berbasis pada pembentukan karakter siswa dan selebihnya pendidikan keilmuan (70:30)" kata Mendikbud  (05/11/16). Mendikbud mengatakan pihaknya sudah membentuk sebuah tim yang sedang mempersiapkan penerapan pendidikan berbasis pembetukan karakter. Pelaksanaannya bertahap dan ditargetkan tiga tahun ke depan sudah diterapkan pada seluruh sekolah. Pendidikan karakter yang dimaksud adalah mengajarkan pada siswa tentang karakter personal seperti hidup jujur dan memiliki budaya antre. Selanjutnya, karakter sosial yakni memiliki tanggung jawab sosial dan menghargai perbedaan serta pendapat orang lain serta menumbuhkan sikap nasionalisme. "Pendidikan karakter ini penting karena karakter merupakan pondasi bangsa. Kalau pondasinya baik,...